Seorang ibu korban bencana menyampaikan kesahnya saat berunjukrasa di depan Kantor Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Rabu (12/2/2020). Aksi itu merupakan bentuk protes warga atas lambannya penanganan bencana oleh Pemkab Donggala. (Foto: Amar Sakti)

PojokPalu | Sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan korban bencana di kecamatan Sirenja, kabupaten Donggala, puluhan warga turun ke jalan dan mendatangai kantor kecamatan setempat, Rabu (12/2/2020).

Massa aksi bertemu di titik kumpul Desa Tanjung Padang, dan menuju kantor Kecamatan di Desa Tompe. Di tempat itu, jumlah massa semakin bertambah, karena warga mulai berdatangan dari beberapa desa lainnya.

Sejumlah ibu-ibu yang hadir dalam unjuk rasa itu, tak kuasa menahan tangis, karena hingga saat ini bantuan yang didengung-dengungkan pemerintah tak lebih dari sekadar janji. Bahkan hingga 1,5 tahun sejak bencana terjadi, tidak satupun bantuan, khususnya soal dana jaminan hidup (jadup) yang sampai ke tangan masyarakat, meskipun pemberitaan di media bahwa pemerintah telah menyalurkan jadup sebesar Rp1,2 miliar untuk wilayah Donggala.

“Mana itu jadup dan huntap, pemerintah hanya janji-janji sampai saat ini kita masih tinggal di huntara,” ujar seorang ibu linangan air mata.

Koordinator lapangan, Igal S.Baligau mengatakan, dari beberapa pertemuan dan dialog yang dilakukan FPPS bersama para anggota dewan dan perwakilan dinas terkait penanganan bencana, tidak satupun ditemukan jalan keluar atau solusi dalam hal penanganan korban bencana di wilayah Sirenja.

Warga yang juga korban bencana berorasi saat berunjukrasa di depan Kantor Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Rabu (12/2/2020). (Foto: Amar Sakti)

FPPS menilai Pemkab Donggala telah gagal dalam melakukan penanganan korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di wilayah Sirenja.

“Ini sebagai bentuk protes terhadap Pemkab Donggala. Masyarakar selalu diresahkan dengan pengumpulan-pengumpulan data tapi hingga saat ini tidak ada realisasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, FPPS akan terus berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat Sirenja, hingga segala tuntutan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Hasil negosiasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kecamatan melalui para kepala-kepala desa akan memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi serta mempertanyakan dana-dana bantuan tersebut kepada Bupati Donggala serta dinas terkait seperti BPBD, Dinsos maupun Dinas PUPR.

Sejumlah warga yang juga korban bencana berunjukrasa di depan Kantor Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Rabu (12/2/2020). (Foto: Amar Sakti)

“Saat ini masyarakat telah krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam hal penanganan bencana, maka dari itu kita akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak para korban bencana,” jelasnya.

Setelah hampir dua jam melakukan orasi di depan Kantor Kecamatan Sirenja, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Aksi itu berlangsung lancar dan aman, dengan pengawalan aparat Polsek Sirenja bersama Babinsa setempat. (afd/*)